permasalahan pemerintahan daerah. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. permasalahan pemerintahan daerah

Kurangnya Sumber Daya Manusia Yang Mumpuni Di Bidangnya; Masih banyak daerah yang kekurangan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Keberadaan Pemerintahan Daerah dapat dilihat lihat pada pasal 18 ayat UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan. perda. permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulis membatasi objek penelitian yang digunakan adalah koresponden yang. Pemerintahan Daerah (UU No. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib; b. kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran. pemerintah daerah. Pemahaman terkait beban kerja organisasi perangkat daerah; d. Penelitian empiris ini. Guna mengantisipasi dinamika isu dan mengembangkan solusi permasalahan perkotaan, Pemerintah mengembangkan Gerakan Menuju 100 Smart City. Artikel ini akan menjelaskan mengenai permasalahan manajemen pegawai negeri sipil di pemerintah daerah. Sepanjang Semester 1 Tahun 2022 BPK RI telah melakukan Pemeriksaan atas. Terdapat 3 jenis sistem pemerintahan yang utama. 1. Penulis : Hendra Cipta. Dalam keterkaitan DIY sebagai daerah otonom, telah ditemui permasalahan yang ada dalam lingkungan DIY. Pelayanan publik merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan pelayananKebijakan pemerintah daerah adalah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten/kota, atau desa. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana. Jakarta: Mariana, Dede. Pemerintah daerah dihadapkan dengan berbagai permasalahan terkait bantuan salah sasaran, terkendala, atau tidak tersalurkan. “Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun mendatang, untuk ditindaklanjuti,” ujar Agung saat. Permasalahan birokrasi tersebut nampaknya terjadi di seluruh pemerintah daerah di Indonesia tak terkecuali di pemerintahan Kota Malang. Permasalahan Pembangunan dan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah BRIDA: The Urgency of Formation and Strategic Position as a Solution to Development and Improvement of Local Government Performance. Paradigma good governance, mengedepankan proses dan prosedur, di mana dalam proses persiapan, perencanaan,. Informasi Pembangunan Daerah; dan b. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu 504 daerah atau 93 persen. Proses . MAKALAH PERMASALAHAN DAERAH PEDESAAN Disusun guna Memenuhi Tugas Geografi Desa Kota Dosen Pengampu : Dr. Sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Malangbahwa rata-rata pemerintah kabupaten/kota masih mendapatkan nilai 49,11 atau masih dalam predikat “C”, yang berarti masih memerlukan banyak perbaikan mendasar dalam penerapan SAKIP. penyelenggaraan pemerintahan daerah, mendorong pemberantasan praktikpraktik KKN, dan terutama dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah. Adapun tujuan dari kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah adalah terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan jasa pelayanan umum kantor 3. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b). Untuk itu sesuai amanat UU No. 152. Keenam, pemerintah belum menetapkan pedoman perhitungan kewajiban jangka panjang atas program pensiun. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi akademisi dan praktisi,Dari hasil penelaahan atas permintaan pendapat kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), penulis membagi permasalahan yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam menerapkan akuntansi aset tetap dalam 4 pokok permasalahan yaitu: Pengukuran, Pengakuan, Klasifikasi dan Penyajian/Pengungkapan. Batasan Masalah Mengingat banyaknya persoalan yang mengitari permasalahan ini,Pemerintah daerah telah membuat sebuah sistem yaitu sistem otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan. pemecahan permasalahan yang timbul ditengah masyarakat. Dampak positif yang dirasakan di bidang politik sebagai hasil penerapan sistem sentralisasi adalah pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. permasalahan dibirokrasi pemerintah yang dimana masih banyaknya praktik . Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Download Citation | PERMASALAHAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH | Sampai dengan saat ini,penerapan model demokrasi dalam sistem Pemerintahan Daerah yang sekarang diterapkan belum mencapai. Tanah aset pemerintah termasuk dalam golongan tanah hak dan merupakan aset yang penguasaan fisiknya ada pada instansi yang 2Muhammad Yusuf. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengungkap tiga kasus krisis kepimpinanan daerah yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. triliun rupiah. ringkasan apbd menurut organisasi dan urusan pemerintahan daerah ; rincian apbd menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan ; rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah da fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ; apbd ta 2019 . id Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah • Berdasarkan Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah. docx. LKPJ dan LPPD ini memuat visi, misi prioritas dan sasaran pelaksanaan kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Bina_bangda bangda. Pemerintah telah mencapai kemajuan besar dalam membangun kerangka kerja peraturan. Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang bertele- tele, ketidakpastian waktu dan harga yang. Dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan. 1. Liputan6. Permasalahan Dengan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka pemerintah provinsi dan. Permasalahan pokok sektor kesehatan yang. Jika demikian, maka good governance pun akan sulit untuk diterapkan. Undang-Undang No. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta, Senin (26/9). 23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten disebut bupati, dan kepala daerah kota disebut walikota. Keberadaan undang-undang ini. Dari uraian di atas permasalahan yang timbul adalah Bagaimana Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis?; Apakah keberadaan perlindungan hukum. Leemans, The. MAKALAH HUKUM ADMINISTRASI DAERAH OTONOMI DAERAH DI SUSUN OLEH DEASI PUTRI PRATIWI (31115029) DWI AMELIA PERMATA (31115017) EKA RISANTY PUTRI SUHARTO (31115039) DAFTAR ISI BAB I: PENDAHULUAN A. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana tata pelaksanaanya, dukungan sumber daya manusia, dan organisasinya. Dalam rangka merumuskan kebijakan reformasi birokrasi di daerah, diperlukan dukungan baik dari internal dan eksternal organisasi. Amanah tersebut menyebutkan, pentingnya pembentukan badan daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian. Hak otonomi daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan pengaturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 1 huruf 5 UU Pemda. Persandian Bagi Pemerintah Daerah 59 B. tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan laut tidak lagi dimonopoli oleh pusat, melainkan didistribusikan ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. StudiPERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3. 4. 2 . Selain itu juga dikembangkan berdasarkan isue-isue, potensi dan permasalahan yang berkembang saat ini. Permasalahan Administrasi Publik di Indonesia Administrasi publik dalam perkembangannya di Indonesia telah melalui beberapa tahap, mulai dari masa pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, orde baru, dan. Kata kunci : konsolidasi, laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan pemerintah. penelitian terdiri dari pihak pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desayang bersangutan serta beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Pengantar. Ari Mulianta Ginting: Kendala Pembangunan. Jika tidak, tidak menutup kemungkinan mereka akan terpuruk lantaran tujuan pelaksanaan dari Otda. pembangunan kesehatan daerah yang sesuai dengan kondisi spesifik, kebutuhan dan permasalahan kesehatan di masing-masing daerah. Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia. Hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah bukanlah permasalahan yang baru di Indonesia tetapi merupakam masalah dimasa lampau hingga saat ini yang belum terselesaikan, meskipun telah dilakukan segala upaya untuk memperbaikinya seperti dengan membuat ketetapan-ketetapan dan banyak undang-undang yang mengatur hubungan pemerintahan pusat dan. Permasalahan Pembangunan . cit, hlm. Hal ini tentu saja menjadi modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3. 1. Berangkat dari permasalahan yang peneliti paparkan di atas maka terdapat rumusan masalah diantaranya : 1. Berdasarkan pengamatan penulis yang mengikuti proses Musrenbang padaAmandemen kedua tahun 2000 mengatur pelaksanaan sistem pemerintahan khususnya pemerintahan daerah. 776 laporan warga melalui aplikasi JAKI di kanal CRM. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. kebijakan pemerintah daerah melalui peraturan tentang penguasaan cendana. Di sini, biaya atau harga menjadi tinggi bagi pemerintah daerah,. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah, faktor penghambat, danPenyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sebelum dirumuskan permasalahan pembangunan daerah, terdapat beberapa faktor internal (kekuatan dan. Pemerintah daerah untuk menganalisis tantangan dan kendala penyerapan anggaran di daerah 4. Hal ini pada akhirnya menyebabkan pengendalian internal di pemerintahan daerah menjadi lemah. Permasalahan yang seringkali muncul dengan adanya opini WTP adalah permasalahan pada pengelolaan kas, persediaan, pengadaaan barang dan jasa, serta aset tetap. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. organisasi pemerintahan daerah. com - Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pengembangan kompetensi ASN menghadapi permasalahan baik yang datang dari dalam maupun luar pemerintah. permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti tingginya angka pengangguran, dan kriminalitas. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Arah Pelaksanaan Reformasi BirokrasiPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SORONG O1eh: Kilyon. Padahal, banyak masalah. Sumbernya berdasarkan pengamatan, peraturan perundangan-undangan, berita media massa, perbincangan dengan aparatur, masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan. pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Bab V adalah. penyelenggaran pemerintahan daerah antara lain sinergi penyusunan kebijakan daerah, efektifitas pelaksanaan kebijakan daerah, akuntabilitas pelaksanaan. Dalam konteks teoritis Islamy dalam bukunya Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (2000:12) menulis “ Kalau kepentingan publik adalah sentral, maka menjadikan. Ibid. Kurangnya Sumber Daya Manusia Yang Mumpuni Di Bidangnya; Masih banyak daerah yang kekurangan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan. pemerintahan daerah yang dikumpulkan dari beberapa lembaga yang dipandang memiliki konsern dengan permasalahan-permasalahan mengenai pemerintahan daerah, seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri (Balitbang Depdagri), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Tjahjo menambahkan, setidaknya ada lima masalah krusial pemerintah daerah selama 2016, yang pertama, rendahnya integritas. Penyetaraan birokrasi di tingkat Pemerintah Pusat sudah. CNBC Indonesia. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. permasalahan, di mana Pemerintah Pusat telah mencabut 3. Krisis tersebut ditunjukkan dengan beberapa kasus kepala daerah yang melanggar aturan. Sistem Informasi Pemerintahan DaerahPERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3. Kini 20 tahun setelah re­for­ma­si bergulir, saatnya kita me­re­nung dan berefleksi. _pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Maksud penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Dinas Sosial Kab Tegal. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 82 E. Urusan Wajib Pelayanan Dasar a. Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 3. Hasil kajian LAN memetakanPemerintahan Daerah itu sendiri menurut Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun. Eko Prasojo (Inventor), Lina Miftahul Jannah (Inventor),. Jenis-jenis utama korupsi dalam pemerintahan daerah adalah kolusi dalam lelang. Pendidikan Kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD masih kurang; Kompetensi guru PAUD Non Formal yang masihSecara umum permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dikelompokkan dalam 6 (enam) bidang yaitu: 1. Perilaku birokrasi dan kinerja Pemerintah Daerah belum dapat mewujudkan keinginan dan pilihan publik untuk memperoleh jasa pelayanan yang memuaskan untuk. 2. Sama halnya dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat pun . Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Membangun Smart City di Kota Medan. Sengketa kewenangan lahan, masalah harmonisasi regulasi, perimbangan keuangan,. com - Direktur Segara Research Institut Piter Abdullah Redjalam mengungkapkan, rencana. UU No. Dari isu-isu strategis tersebut, tindak lanjut yang akan dilaksanakan Bagian Organisasi, yaitu :Kata kunci : pengelolaan; aset pemerintah daerah; good governance 1. 28 Tahun 2009 telah mengalihkan PBB dan BPHTB menjadi Pajak daerah,. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah. (2). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, khususnya daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Daerah diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik itu Pemerintah Provinsi maupun pihak penyedia. perumusan gambaran keuangan Daerah c. "Kedua, penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam perizinan. 2 Penjelasan Umum angka (7) UU. Pemerintah daerah, dalam 111enyelenggarakan pemerintahan daerah dilakukan melalui fungsi-fungsi organik manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan. akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Merangin dengan menggunakan Luder’s Contingency Model. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat. kan pada permasalahan di atas, menjadi urgen untuk mengkaji lebih jauh mengenai setidaknya 2 (dua) hal yakni, perihal bagaimana realisasi. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 10 Ayat 1 UU. Undang undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor Undang-23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan. Rekomendasi yang dapat diberikan terkait permasalahan di atas yaitu (1) Perlunya keseragaman dalam sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan daerah,; (2) Penggunaan BAS yang terstandar nasional oleh pemerintah daerah; (3) Perlunya peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kualitas dan. Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, penyelesaian perselisihanInstansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB); c. pemerintah daerah. Namun pada kenyataannya, terdapat permasalahan terkait dengan klasifikasi jabatan-jabatan tersebut. a. N. Dalam implementasinya keberadaan Diawali dengan lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah yaitu UU No. Membahas tentang praktik desentralisasi di Indonesia. Oleh karena berdasarkan UUpemerintahan daerah di Indonesia mengalami berbagai pertumbuhan dan juga permasalahan. 2) – Combine Resource Institution. Raya Lintas Timur KM 4 Karangtanjung, Pandeglang, Provinsi Banten, Indonesia (Diterima 5 Januari 2020; Direvisi 12 Februari 2020; Disetujui 20 Maret 2020; Diterbitkan 31 Maret 2020) Abstract: Tulisan ini mengelaborasi permasalahan birokrasi di Indonesia, dimana fenomena Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dan salah satu organisasi perangkat sekretariat daerah bersama DPRD dan satuan kerja perangkat daerah (Selanjutnya dalam penelitian ini disebut. 23 Tahun 2014, Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi kebutuhan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk Rakyat, maka penerapan Standar Pelayanan Minimal harus tercapai target 100% setiap tahunnya. Untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Indonesia bukan terletak pada pengambilalihan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau sebaliknya, tetapi bagaimana pemerintah dapat melakukan pengawasan yang ketat dan kuat terhadap semua proses dan tahap perizinan yang terjadi pada sektor. Pemerintah Daerah WAJIB menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a. Jika demikian, maka good governance pun akan sulit untuk diterapkan. Apakah tu­juan mulia otonomi daerah te­lah tercapai? Jakarta – Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan pengarahan pada Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2016. Permasalahan permasalahan APBD ini bukanlah masalah masalah baru,. “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD merupakan salah satu OPD yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan raan pemerintahan daerah di Kota Bukittinggi . daerah. Pelaksanaan sistem transparansi anggaran berbasis online masih ditemui beberapa permasalahan. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 1. 4 Aras Aira, ‘ Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah ’, (Jurnal Penelitian So - sial. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang tahun anggaran 2018-2020, melihat faktor penghambat dan pendukung kinerja keuangan. MENEROPONG PERMASALAHAN UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. Yogyakarta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema 'Penanganan Penyelesaian Masalah dan Konflik Pertanahan di Daerah,' di Yogyakarta pada 21-23 Oktober 2021. studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2008:137). permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, kelompok kepentingan negara serta Pemerintah Daerah maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, dicanangkan Visi Pembangunan KabupatenPermasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur danpemerintahan daerah. Permasalahan Keuangan Negara dan Daerah Tuntutan untuk mengurangi kekuasan pemerintah pusat terhadap daerah baik dari aspek tata laksana pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang digulirkan sejak era reformasi ternyata tidak di iringi dengan kesiapan sumber daya manusia. Pemerintah Daerah berupaya mempunyai daya saing yang berpegang pada komitmen dan konsisten dalam melaksanakan proses pemerintahan daerah. Aturan hukum tentang kepariwisataan kota Medan berpedoman pada Peraturan. pemerintahan daerah yang disetujui oleh ’HZDQ3HUZDNLODQ5DNDW’DHUDK· APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari. Latar Belakang Permasalahan Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur seperti tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. II. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46 menyebutkan bahwa Amandemen kedua tahun 2000 mengatur pelaksanaan sistem pemerintahan khususnya pemerintahan daerah. akibat Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya tidak mengupdate data pegawai internal pada sistem e. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3. Pemerintah dan pemerintah daerah dihadapkan oleh pilihan-pilihan dalam 6 Caporaso dan Levine, Op. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Namun setelah peralihan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada orde baru ke era reformasi masih dapat kita temui berbagai masalah dalam desentralisasi ini, ini menandakan bahwa desentralisasi belum berjalan dengan baik. Persandian dalam. Mulai dari tidak terkoordinasinya antara pusat-daerah, masalah birokrasi daerah, pemekaran daerah, masalah peraturan daerah, perencanaan daerah,. Pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia masih banyak di temukan permasalahan, terutama pada daerah-daerah di perbatasan (Mahsyar, 2017). Latar Belakang dan Permasalahan Terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 menjadi titik awal penerapan e-government di Indonesia. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah: a) Pembagian Urusan Pemerintahan : dengan sasaran Evaluasi penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berupa evaluasi P3D terhadap sub urusan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 120 - 10421 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2015. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 800 permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp 3,33 triliun. TINGKAT integritas penyelenggara pemerintahan daerah masih sangat mengkhawatirkan.